Posted 2 hari lalu oleh Abu 'Abdurrahmān Pemikiran

Misteri dan Kontroversi Tujuh Kata

Mengambil momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sebuah wadah diskusi daring menghadirkan kajian mendalam bertajuk “Misteri dan Kontroversi: Tujuh Kata”. Diikuti oleh lebih dari 180 peserta dari berbagai penjuru daerah, forum ini menghadirkan Dr. Tiar Anwar Bahtiar dan Dr. Adian Husaini untuk membedah sejarah, tantangan, dan masa depan arah ideologi bangsa, khususnya terkait eksistensi Piagam Jakarta.

Berikut adalah intisari komprehensif dari diskusi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut, dirangkum dalam alur pemikiran yang utuh dan mengalir.

1. Fondasi Negara-Bangsa dan Lahirnya Kesadaran Bersama

Indonesia lahir sebagai sebuah nation-state (negara-bangsa) modern berbentuk republik. Berbeda dengan sistem kerajaan yang legitimasinya ada pada dinasti, republik bertumpu pada legitimasi rakyat. Untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat yang majemuk dalam satu wadah ini, dibutuhkan pengikat berupa “nasionalisme” dan memori kolektif bersama—salah satunya adalah momen kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Namun, agar negara baru ini dapat diterima dan dijalankan secara riil oleh seluruh rakyatnya, dibutuhkan sebuah ideologi nasional yang disepakati bersama. Pencarian rumusan ideologi inilah yang menjadi fokus utama dalam persidangan BPUPKI, yang awalnya lahir dari dinamika politik janji kemerdekaan Jepang di tengah kekalahannya pada Perang Pasifik.

2. Pengorbanan Tokoh Islam demi “Bahtera” NKRI

Salah satu momen paling krusial dalam sejarah Indonesia adalah penghapusan “tujuh kata” (kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) dari Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Keputusan ini diterima dengan berat hati oleh para tokoh Islam saat itu, seperti Kasman Singodimedjo dan M. Natsir.

Langkah ini bukanlah bentuk kekalahan, melainkan sebuah pengorbanan taktis dan kesadaran tingkat tinggi demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru saja diproklamasikan. Para tokoh Islam menyadari bahwa NKRI adalah “bahtera” bersama; jika bahtera ini hancur akibat perpecahan, maka seluruh penumpang di dalamnya akan tenggelam.

Meskipun mengalah pada 18 Agustus, perjuangan tidak berhenti. Pada era Majelis Konstituante (pasca-Pemilu 1955), saat ruang demokrasi terbuka lebar, M. Natsir dan tokoh-tokoh Islam lainnya kembali berjuang secara brilian dan konstitusional untuk menawarkan Islam sebagai dasar negara.

3. Mengurai Akar Marginalisasi Politik Umat Islam

Sebuah pertanyaan besar sering muncul: Jika umat Islam adalah penggerak utama kemerdekaan, mengapa secara politik posisinya sering terpinggirkan?

Kajian ini membongkar akar sejarahnya, yang merujuk pada “Politik Etis” (Pendidikan) kolonial Belanda yang dimulai sejak 1901. Belanda secara masif mendirikan sekolah-sekolah bergaya Barat (seperti OSVIA) tanpa memberikan pendidikan agama. Hasilnya, lahir generasi elite pribumi yang cerdas, menempati posisi birokrasi berpenghasilan tinggi, namun memiliki pola pikir sekuler.

Dampaknya sangat terasa pada saat BPUPKI dibentuk pada tahun 1945. Dari 69 anggota, hanya sekitar seperempatnya yang mewakili golongan Islam. Mayoritas elite bangsa saat itu sudah terlanjur terbentuk menjadi sekuler akibat sistem pendidikan Belanda tersebut.

(Catatan Sejarah: Terkait klaim populer bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, kajian ini meluruskannya sebagai alat pedagogi dan retorika politik Bung Karno. Angka tersebut digunakan untuk membakar semangat persatuan rakyat menentang Belanda dan menekan kaum priyayi yang pro-penjajah, bukan angka historis yang presisi).

4. Tantangan Konstitusi: Antara Syariat dan Sekularisme

Saat ini, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila—seperti “Iman dan Takwa” serta “Keadilan Sosial”—dinilai sering kali mengalami sekularisasi dan salah arah. Kebijakan pembangunan kerap tidak sejalan dengan amanat luhur tersebut, dan munculnya fenomena mahasiswa yang mendukung penyimpangan moral (seperti LGBT) jelas bertentangan dengan fondasi akhlak UUD 1945.

Di sisi lain, Indonesia adalah negara hukum di mana syariat Islam sebenarnya bisa dan sudah diserap ke dalam hukum positif (misalnya UU Perbankan Syariah dan Jaminan Produk Halal). Ruang konstitusionalnya sudah terbuka lebar. Kendala utamanya saat ini bukanlah sistemnya, melainkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Muslim—seperti legislator dan pembuat undang-undang—yang sungguh-sungguh memperjuangkan napas syariat di parlemen.

5. Pendidikan dan Kaderisasi: Medan Tempur Sesungguhnya

Menghadapi tantangan tersebut, medan perjuangan umat Islam saat ini berada di ranah pendidikan dan kebudayaan. Sayangnya, institusi pendidikan Islam modern saat ini kerap terjebak pada pragmatisme dan motif bisnis semata, melupakan tugas utamanya: mencetak mujahid dakwah (kader pejuang).

Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah mendorong pemuda Muslim terpelajar untuk berani mengisi pos-pos strategis. Umat Islam sangat kekurangan guru Sejarah, guru Pancasila, dan ahli hukum yang memiliki pemahaman agama yang lurus. Model pengkaderan yang sukses di masa lalu, seperti Latihan Mujahid Dakwah (LMD) gagasan M. Natsir, dipandang sangat fenomenal dan mendesak untuk dihidupkan kembali.

6. Optimisme Menyongsong Satu Abad Kemerdekaan (2045)

Kendati tantangannya berat, kajian ini ditutup dengan optimisme yang sangat kuat. Pada tahun 2045, Islam diproyeksikan akan memegang peranan dominan di Indonesia. Optimisme ini ditopang oleh dua pilar:

Faktor Global, runtuhnya hegemoni kapitalisme dan sekularisme Barat yang gagal menghadirkan keadilan dan kebahagiaan. Selain itu, fenomena kebangkitan spiritual di Barat pasca-tragedi Gaza (Oktober 2023) membuat banyak orang beralih ke Islam.
Faktor Domestik, yakni meskipun gerakan sekuler (termasuk jejak Freemason sejak 1762) terus berupaya menggerus nilai agama, 93% rakyat Indonesia tetap menganggap agama sebagai aspek penting dalam hidup. Transisi kepemimpinan nasional ke depan (era Prabowo) juga dipandang sebagai peluang strategis yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat.

Pesan Penutup & Tindak Lanjut

Piagam Jakarta bukanlah masa lalu yang usang, melainkan “kompas” pergerakan bangsa yang menunjukkan ke arah mana negara ini seharusnya berlabuh. Seperti pesan M. Natsir, “Politik kita bertumpu pada dakwah kita.”

Gerakan dakwah dan strategi politik harus berjalan beriringan, saling membuka ruang, dan tidak saling menjegal. Agenda mendesak umat Islam hari ini adalah menyiapkan SDM dan kader pemimpin yang berkualitas tinggi, mengkaji kembali pemikiran tokoh-tokoh Islam pendiri bangsa, serta berani mengambil peran nyata dalam panggung sejarah, hukum, dan politik Indonesia tanpa pernah merusak tatanan keutuhan NKRI.

Mari Bersama Membangun Pusat Adab Nasional

Pendidikan bukan hanya membangun gedung dan ruang kelas, tetapi membentuk peradaban berbasis adab dan keilmuan. Dengan semangat itu, Pusat Adab Nasional hadir untuk menjadi inspirasi dan motivasi bagi dunia pendidikan, agar bersama-sama bertransformasi menuju harapan besar mendapatkan akreditasi ‘A’ dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Bulan Ramadhan adalah bulan penuh keberkahan, di mana setiap amal kebaikan dilipatgandakan pahalanya. Di antara amal yang paling utama adalah bersedekah di hari Jumat.

“Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadhan.” (HR. Tirmidzi)

Maka, di hari yang penuh berkah ini, mari bersama kita hadirkan Proyek Surga: Hadiah Pendidikan yang Abadi , membangun Pusat Adab Nasional sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan berbasis adab bagi generasi mendatang

Bank Syariah Indonesia (BSI)
No rek : 2171 7000 36
an : Yayasan Adan Insan Mulia

DKI Syariah
No rek : 7102 1700 003
an : Wakaf Adab Insan Mulia